JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan rintisan
sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf
internasional (SBI) yang berada di sekolah-sekolah milik pemerintah. Ini
artinya, seharusnya tidak ada lagi kastanisasi dan diskriminasi dalam
pendidikan nasional.
Mendikbud M Nuh mengaku menghormati keputusan MK tersebut. Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan MK mengenai detail putusannya. Koordinasi juga akan dilakjukan dengan dinas pendidikan di kabupaten kota untuk menyelesaikan hasil dari keputusan MK ini.
"Meskipun sudah tidak ada lagi RSBI, akses bagi siswa dan kualitas sekolah setara RSBI tidak boleh turun," imbuhnya.
Untuk diketahui, pemerintah telah mengembangkan program RSBI dan SBI sejak 2006. Berdasarkan data Kemendiknas hingga 2011, jumlah RSBI di seluruh Indonesia mencapai 1.305 sekolah.
Perinciannya, sekolah dasar 239, sekolah menengah pertama 356, sekolah menengah atas 359, dan sekolah menengah kejuruan 351.Dalam kurun waktu 2006 hingga 2010, Kemendiknas telah menyubsidi 1.172 RSBI menjadi SBI dengan total bantuan Rp11,2 triliun. Selain Kemendiknas, RSBI dan SBI juga telah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah daerah dan masyarakat.
Sejumlah penyelenggara pendidikan RSBI di Kota Bekasi, Jawa Barat, tidak terpengaruh penghapusan status tersebut oleh MK. "Tanpa perlu menyandang status sebagai RSBI, pendidikan berkualitas unggul harus tetap terlaksana," ujar Kepala SMAN 1 Kota Bekasi, Mawar.
Menurut dia, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan berbasis keunggulan lokal harus ada di setiap daerah. "Mungkin saat ini namanya memang RSBI,sebelumnya cukup dikenal dengan istilah sekolah unggulan.Apa pun nama yang disematkan, tetap saja sekolah mengupayakan pendidikan yang unggul sehingga lulusannya pun lebih berkualitas," tambahnya.
Sekolah RSBI yang ada di Kota Tangerang siap mengikuti ketentuan yang diputuskan MK. "Apabila memang MK menentukan penghapusan RSBI, ya kami hanya bisa mengikuti apa yang sudah menjadi ketetapan tersebut," kata Kadis Pendidikan Kota Tangerang Tabrani. Dia mengatakan, untuk di Kota Tangerang ada dua RSBI yakni SMPN 1 dan SMAN 1.
Mendikbud M Nuh mengaku menghormati keputusan MK tersebut. Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan MK mengenai detail putusannya. Koordinasi juga akan dilakjukan dengan dinas pendidikan di kabupaten kota untuk menyelesaikan hasil dari keputusan MK ini.
"Meskipun sudah tidak ada lagi RSBI, akses bagi siswa dan kualitas sekolah setara RSBI tidak boleh turun," imbuhnya.
Untuk diketahui, pemerintah telah mengembangkan program RSBI dan SBI sejak 2006. Berdasarkan data Kemendiknas hingga 2011, jumlah RSBI di seluruh Indonesia mencapai 1.305 sekolah.
Perinciannya, sekolah dasar 239, sekolah menengah pertama 356, sekolah menengah atas 359, dan sekolah menengah kejuruan 351.Dalam kurun waktu 2006 hingga 2010, Kemendiknas telah menyubsidi 1.172 RSBI menjadi SBI dengan total bantuan Rp11,2 triliun. Selain Kemendiknas, RSBI dan SBI juga telah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah daerah dan masyarakat.
Sejumlah penyelenggara pendidikan RSBI di Kota Bekasi, Jawa Barat, tidak terpengaruh penghapusan status tersebut oleh MK. "Tanpa perlu menyandang status sebagai RSBI, pendidikan berkualitas unggul harus tetap terlaksana," ujar Kepala SMAN 1 Kota Bekasi, Mawar.
Menurut dia, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan berbasis keunggulan lokal harus ada di setiap daerah. "Mungkin saat ini namanya memang RSBI,sebelumnya cukup dikenal dengan istilah sekolah unggulan.Apa pun nama yang disematkan, tetap saja sekolah mengupayakan pendidikan yang unggul sehingga lulusannya pun lebih berkualitas," tambahnya.
Sekolah RSBI yang ada di Kota Tangerang siap mengikuti ketentuan yang diputuskan MK. "Apabila memang MK menentukan penghapusan RSBI, ya kami hanya bisa mengikuti apa yang sudah menjadi ketetapan tersebut," kata Kadis Pendidikan Kota Tangerang Tabrani. Dia mengatakan, untuk di Kota Tangerang ada dua RSBI yakni SMPN 1 dan SMAN 1.
sumber :
0 komentar:
Posting Komentar